Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi.
Majelis itu mendesak semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang kompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemberlakuan Hari Anti Korupsi Sedunia secepatnya.
Bagaimana dengan di Indonesia? Dilansir dari laman Anti-Corruption Clearing House (ACCH) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perjalanan panjang memberantas korupsi di Indonesia seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi.
Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi uang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era Reformasi.
Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas.
RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.
Pada era saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan penerbitan Perppu KPK. Jokowi masih ingin mengevaluasi program-program terkait pencegahan-pemberantasan korupsi.
Peringatan Hari Antikorupsi
Di Jakarta, Hari Antikorupsi Sedunia digelar di Gedung Merah Putih KPK. Acara dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Johnny G Plate.
Beberapa kepala daerah juga tampak hadir, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Beberapa toloh lainnya juga terlihat hadir, seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, dan Kepala Baharkam Polri yang juga Ketua KPK terpilih, Komjen Firli Bahuri.
Sementara Presiden Jokowi menghadiri menghadiri pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta. Pada acara ini, tiga menteri Jokowi beradu peran dalam drama antikorupsi. Mereka adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!
Simak Video "Alasan Jokowi Peringati Hari Antikorupsi di SMK 57, Bukan di KPK"
(nwy/erd)
"Tentang" - Google Berita
December 09, 2019 at 03:57PM
https://ift.tt/2scs7UE
Tentang Hari Antikorupsi Sedunia, Sejarah, dan Peringatannya - detikNews
"Tentang" - Google Berita
https://ift.tt/2pFrqlx
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Tentang Hari Antikorupsi Sedunia, Sejarah, dan Peringatannya - detikNews"
Post a Comment