JAKARTA, iNews.id - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) dalam draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Di sisi lain, PWI mendukung kenaikan sanksi dalam pidana pers agar semakin profesional.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari usai diskusi terbatas mengenai RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Turut hadir Sekjen PWI Mirza Zulhadi, serta Tim Advokasi PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Kamsul Hasan dan Rita Sri Hastuti.
"Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers," kata Atal di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dia menegaskan, UU Pers tidak boleh membuka pintu belakang dengan memberikan kewenangan melalui PP. Adapun soal sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pers sebaiknya tetap seperti saat ini. Namun, jika nominal sanksi denda dinaikkan dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar PWI tidak berkeberatan.
Menurut dia, nominal sanksi diharapkan bisa menjadi pengingat, tidak hanya kepada masyarakat, namun juga pers. Ketentuan ini juga cermin dari asas persamaan di depan hukum.
”Ini bentuk kesetaraan di hadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers,” ucapnya.
Terkait Pasal 18 ayat (1) khususnya yang merujuk kepada Pasal 4 ayat (3), Atal meminta narasinya diubah. Legal standing pasal ini tidak semata perusahaan pers tetapi juga wartawan. Setidaknya, kata dia, ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional yaitu perusahaan pers dan atau wartawan
UKW dan Verifikasi
Selain soal kenaikan nominal sanksi, PWI juga mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PWI akan mengusulkan dua hal tersebut masuk dalam RUU.
Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI mengusulkan Pasal 7 ayat (1) berbunyi, “Wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.”
Kemudian Pasal 7 ayat (2) berbunyi, “Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan,” dan Pasal 7 ayat (3) berbunyi, “Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.”
Atal juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers.
”Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai,” ucapnya.
Hal lain yang menjadi konsentrasi PWI yaitu sistem pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers yang sekarang ini masih membuka celah, masuknya pidana lain.
"Kami usulkan pada Pasal 12 ini dikunci, bila terjadi sengketa pemberitaan hanya ditangani sesuai UU Pers. Bisa hak jawab, hak koreksi dan mediasi di Dewan Pers. Paling berat adalah pidana pers sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (2)," ujarnya.
Editor : Zen Teguh
"Tentang" - Google Berita
February 20, 2020 at 09:28PM
https://ift.tt/2SJbb2z
PWI Tolak Pasal tentang Peraturan Pemerintah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja - iNews
"Tentang" - Google Berita
https://ift.tt/2pFrqlx
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "PWI Tolak Pasal tentang Peraturan Pemerintah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja - iNews"
Post a Comment